BERITA

Kadin Dorong Pelaku Usaha Daerah untuk Tingkatkan Ekspor Dalam rangka meningkatkan ekspor nasional, Kadin Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Eximbank Melaksanakan ”Seminar dan Klinik Bisnis Untuk Pengembangan Pelaku Usaha Yang berorientasi Ekspor” pada Jum’at, (27/8) di Jakarta.

Impor bahan baku tetap diperlukan untuk mendorong produksi Ekspor 5 komoditas akan tumbuh Kementerian Perdagangan menargetkan kinerja ekspor lima komoditas utama sampai akhir 2010 bakal tumbuh bervariasi pada kisaran 60%-100%. Kelima komoditas tersebut yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), crude palm oil (CPO), otomotif, elektronik dan alas kaki.

Pemerintah disarankan memilih lima proyek strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2010 dan tahun berikutnya.

Produk pangan wajib pakai label bahasa Indonesia Produk pangan yang beredar di Indonesia akan diwajibkan berlabel bahasa Indonesia pada 1 September bersamaan dengan implementasi produk nonpangan.

Industri Gula Nasional Tidak Efisien Kadin Indonesia menilai industri gula nasional tidak efisien mulai dari sektor hulu hingga ke hilir. Hal itu membuat produksi gula nasional menurun hingga terancam mencapai titik terendah.

Arah Kebijakan Perdagangan Harus Diuba Kadin Indonesia menilai, kebijakan ekspor yang diadopsi pemerintah saat ini harus diubah. Sebab, kebijakan itu bukan berdasrkan desain perencanaan yang matang, melainkan hasil dari kinerja swasta.

2011, TDL Naik Lagi Setelah naik rata-rata 10 persen tahun ini, tahun 2011 pemerintah mengusulkan tarif dasar listrik kembali naik, yakni 15 persen. Usul ini bagian dari rencana menurunkan subsidi listrik secara bertahap, yaitu dari Rp 55,1 triliun pada 2010 menjadi Rp 41 triliun pada 2011.

Kadin Adakan Wokshop Pengembangan Layanan Jasa Kadin Indonesia bekerjasama dengan DIHK dan EKONID mengadakan kegiatan workshop tentang pengembangan layanan kewirausahaan baru pada Kamis, 12 Agustus 2010 di Menara Kadin.

Pengumuman Waktu Kerja di Bulan Ramadhan & Libur Lebaran Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.1 tahun 2009, Nomor KEP.227/MEN/VIII/2009, Nomor SKB/13/M.PAN/8/2009, ditetapkan sebagai berikut :

Revisi Keppres Pengadaan Barang dan Jasa Disahkan Pemerintah mengesahkan perubahan tiga peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Hal itu untuk mempercepat proses penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang kerap terkendala proses tender.